Cimahi Siapkan Rp 36 Miliar untuk Pembebasan Lahan Underpass Gatot Subroto
Proyek ini digagas sebagai solusi atas kemacetan yang selama ini terjadi di kawasan perlintasan sebidang kereta api.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana menjelaskan bahwa anggaran tersebut diperuntukkan bagi pembebasan lahan seluas kurang lebih 3.000 meter persegi yang membentang di sepanjang koridor Jalan Gatot Subroto hingga Jalan Baros.
Lahan yang terdampak proyek ini berada di bawah kepemilikan berbagai pihak, mulai dari TNI, Kantor Pos, PT Telkom, hingga Mess Kodiklat.
Ngatiyana menegaskan bahwa tanggung jawab Pemerintah Kota Cimahi hanya pada urusan pembebasan lahan, bukan pada konstruksi fisik underpass itu sendiri.
Pembangunan fisik sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengingat Jalan Gatot Subroto dan Jalan Baros merupakan jalan berstatus milik provinsi. Saat ini proyek masih menunggu proses lelang dari pihak provinsi.
Jika berjalan sesuai rencana, Wali Kota berharap pengerjaan fisik sudah bisa dimulai pada Mei atau Juni 2026. Selama masa konstruksi berlangsung, rekayasa lalu lintas akan diterapkan di kawasan tersebut.
Skema pengaturan arus kendaraan telah disiapkan bersama antara kepolisian dan Dinas Perhubungan Kota Cimahi, sementara koordinasi dengan Kodam dan Mabes AD juga terus dijalin.
Sekretaris Daerah Kota Cimahi Maria Fitriana menambahkan bahwa seluruh biaya konstruksi fisik underpass ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan total anggaran mencapai Rp 100 miliar.
Pengerjaan proyek diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 10 bulan, dengan target penyelesaian pada Desember 2026.